Menko: Tak Perlu Dana LN Buat Tanggap Darurat

Dan bantuan luar negeri kemungkinan diperlukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Senin, 1 November 2010, 15:55 WIB

Ita Lismawati F. Malau, Bayu Galih

Pasca Erupsi Merapi (FOTO ANTARA/Noveradika)

BERITA TERKAIT

• Merapi Meletus Tadi Pagi, Ini Kronologinya
• Sultan: Kalau Ikhlas, Jangan Pasang Bendera
• Sleman Tak Punya Badan Penanggulangan Bencana
• Warga Pagai Trauma Dekati Pantai
• Waspada Wedhus Gembel, Tim SAR Ditarik

VIVAnews - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menyatakan akan menyiapkan berapapun dana tanggap darurat yang dibutuhkan untuk menanggulangi sejumlah bencana alam yang melanda Indonesia. Sampai sejauh ini, Kementerian masih bisa menutupnya.

Demikian dikatakan Agung di Kantor Presiden di sela Rapat Paripurna Kabinet, Senin, 1 November 2010. "Terutama untuk menangani pengungsi," kata dia. Kementerian, kata dia, juga siap jika ada kemungkinan tambahan-tambahan dana karena melonjaknya jumlah pengungsi.

Dia mencotohkan pengungsi letusan Gunung Merapi. Pada erupsi pertama, Kementerian mendapat data bahwa dana yang perlu dipersiapkan adalah untuk menangani 13.500 pengungsi.
"Ternyata, lebih dari 16 ribu. Dari sini kan sudah merupakan sinyal adanya kemungkinan untuk itu (lonjakan pengungsi dan dana)," kata dia.

Agung meminta semua pihak, terutama para korban bencana alam, agar tidak perlu khawatir soal dana tanggap darurat ini. Pemerintah, kata dia, juga sudah menyiapkan pos tanggap darurat.

Pada kesempatan itu, Agung juga menjelaskan Kementerian belum akan mengumumkan berapa total dana tanggap darurat yang disiapkan Pemerintah, sebab perkembangan masih terus terjadi di lapangan.
"Kalau dialokasikan sekarang, kemudian nanti bertambah lagi. Lebih baik pada saatnya kita sekaligus mengumumkan berapa yang sudah dikeluarkan untuk tanggap darurat," kata dia.

Saat ini, menurut Agung, belum diperlukan dana bantuan dari luar negeri untuk tanggap darurat. Pemerintah masih memaksimalkan kemampuan dalam negeri dulu, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Itu meliputi dana penanggulangan masalah kesehatan, sosial, infrastruktur, dan tanggap darurat. Dan bantuan luar negeri, kemungkinan diperlukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah, lanjut Agung, tidak hanya memikirkan bencana yang baru terjadi. "Ada 22 gunung yang dinyatakan 'waspada' dan 'siaga'," kata Agung. (kd)

• VIVAnews Masukkan Data-Data Anda Di Bawah! Dapatkan Petuah Sukses Secara Berkala - Selamanya GRATIS! :-)

Name:
Email: